Pansus DPRD Kaltim Gelar Uji Publik Ranperda Susunan Kelembagaan Desa Adat

Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, yang menyampaikan bahwa tujuan dari Ranperda Kelembagaan Desa Adat adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pengakuan terhadap keberadaan serta hak-hak Desa Adat, termasuk dalam hal pengelolaan aset dan sumber daya alam di wilayahnya. “Perda ini bertujuan untuk mengatur penataan Desa Adat, kewenangan Desa Adat, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Adat serta perangkatnya, struktur organisasi dan tata kerja Desa Adat, musyawarah Desa Adat, peraturan Desa Adat, dan pengelolaan aset Desa Adat,” jelas Sigit dalam sambutannya.

Materi yang disampaikan dalam uji publik mencakup berbagai aspek dari Ranperda tersebut. Ketua Pansus, Rusman Ya’qub, memaparkan ruang lingkup rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kaltim. Erwin Dwi Kristianto dari Perkumpulan HuMa Indonesia membahas Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat, sementara Roslindawaty, Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, menjelaskan potensi pembentukan Desa Adat di Provinsi Kaltim dari perspektif kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri membahas kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui lembaga adat desa dan desa adat. (adv)