infobadar.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyoroti dampak buruk dari proyek perataan tanah yang terjadi di kawasan Perumahan Premiere Hill, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Banjir lumpur yang merendam Jalan Kelapa Gading pasca-aktivitas proyek tersebut, menurut Afif, harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Samarinda.
Afif mendesak agar izin proyek tersebut dievaluasi ulang, mengingat kejadian banjir lumpur ini menunjukkan potensi kelalaian dalam menganalisis dampak lingkungan sebelum proyek dimulai. “Pengembangan kawasan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Kejadian ini adalah alarm yang harus dijadikan bahan evaluasi bersama,” tegas Afif.
Afif juga menilai bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda harus lebih berhati-hati dalam memberikan izin, terutama di wilayah rawan bencana. “Jika perataan tanah di kawasan seperti ini tidak direncanakan dengan matang, maka dampaknya bisa sangat merugikan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Afif menekankan pentingnya transparansi dari pihak pengembang kepada warga sekitar. Warga harus mengetahui status izin proyek dan alasan jika ada segel yang dicabut dari lokasi proyek. “Pengembang harus terbuka mengenai izin mereka, dan jika ada segel yang dicabut, warga berhak tahu kenapa itu bisa terjadi,” ujar Afif.
Afif menutup dengan harapan agar Pemkot Samarinda, terutama Plt Wali Kota dan Dinas PUPR, segera turun ke lapangan untuk menilai langsung dampak banjir lumpur tersebut. “Langkah nyata dari pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” tandasnya. (adv)
– Krisman Imanuel
