infobadar.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengkritisi ketimpangan pembangunan yang masih terjadi antara kabupaten/kota di wilayah tersebut, meskipun Provinsi Kaltim mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,2 pada akhir 2023, tertinggi di Kalimantan dan ketiga secara nasional. Namun, pencapaian ini tidak mencerminkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, terutama antara Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki IPM terendah dan Kota Samarinda dengan IPM tertinggi.
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menegaskan bahwa ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi manfaat pembangunan. “Tingginya IPM provinsi tidak serta-merta menyentuh semua daerah secara merata. Ini harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan,” katanya. Ia menambahkan bahwa upaya mendorong pemerataan pembangunan manusia harus menjadi fokus utama agar capaian ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik di kota besar maupun daerah terpencil.
Selain itu, Hasanuddin juga mengkritik kontradiksi antara PDRB Kaltim yang tinggi dan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Pada 2023, angka kemiskinan di Kaltim tercatat 6,11 persen, sementara kemiskinan ekstrem masih mencapai 1,55 persen, tertinggi di Kalimantan. “PDRB per kapita kita tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, namun angka kemiskinan masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan strategi pembangunan yang lebih terukur dan efektif,” tegasnya.
Ketua DPRD Kaltim ini juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap upaya pemerintah provinsi, terutama dalam penggunaan dana pembangunan. Ia mengusulkan agar sistem transparansi dalam pengelolaan anggaran lebih diperkuat, termasuk dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau program-program pembangunan yang diajukan.
Hasanuddin berharap, melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029, pemerintah provinsi dapat memprioritaskan pembangunan manusia dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Keberhasilan pembangunan Kaltim harus dilihat secara holistik, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya. (adv)
– Krisman Imanuel
