infobadar.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, didampingi oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia pada Senin (5/2/2024).
Rakor, yang digelar di Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI dan dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, dihadiri oleh narasumber baik secara langsung maupun virtual, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari kementerian dan lembaga, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia.
Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa terdapat dua perhatian utama dalam Rakor tersebut, yaitu mengenai masalah disabilitas dan inflasi ketahanan pangan.
“Ada dua yang dibahas, yaitu soal disabilitas. Jadi disabilitasnya mau dimasukkan ke dalam anggaran, mau APBN maupun APBD setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian soal persiapan ketahanan pangan atau inflasi karena ada dampak el nino, seperti banjir dan lain sebagainya,” ujar Hasanuddin Mas’ud dari ruang Audio Visual lantai 2 Kantor DPRD Kaltim.
Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa penanganan dampak bencana, khususnya yang terkait dengan cuaca ekstrem seperti banjir akibat el nino, diberikan perhatian khusus dalam tiga wilayah, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Jadi ada beberapa, menurut prakiraan cuaca, tempat-tempat yang mengalami banjir dampak dari el nino. Nah, itu yang harus segera diantisipasi. Maka itu yang dimasukkan ke dalam inflasi ketahanan pangan, dan itu juga dimasukkan ke dalam APBN dan APBD setiap provinsi,” jelasnya.
Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah, terutama gubernur bersama DPRD, diingatkan untuk melakukan persiapan yang matang dalam menghadapi persoalan terkait ketahanan pangan dan inflasi.(Adv)
