infobadar.com – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) DPRD Kalimantan Timur mengungkapkan apresiasi mendalam terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang atas inisiatif program Kelana dan Perawan RT.
Menurut Ketua Pansus Karhutla, Sarkowi V Zahry, BPBD Kota Bontang telah menetapkan program yang dianggapnya sangat penting dalam konteks penanggulangan bencana. Program Kelana, yang merupakan singkatan dari Kelurahan Tanggap Bencana, serta Perawan RT yang mengacu pada Peta Rawan Bencana di tingkat Rukun Tetangga (RT), dianggap sebagai sistem pendukung krusial dalam upaya mitigasi bencana.
Sarkowi menjelaskan bahwa dalam penyusunan Raperda terbaru, penting untuk mengintegrasikan kearifan lokal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Meskipun nama-nama program bisa berbeda, substansi dan keberadaannya tetap memiliki nilai yang signifikan.
Dia menambahkan bahwa penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan kompleks dan multidimensi di Kalimantan Timur, di mana intensitas kebakaran cenderung meningkat. Masalah ini tidak hanya menimbulkan dampak kemanusiaan tetapi juga merusak lingkungan, serta mempersulit penegakan hukum terkait.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 telah memberikan mandat kepada Gubernur untuk merevisi atau mengubah Peraturan Daerah (Perda) yang ada, termasuk Perda Provinsi Kaltim Nomor 5 Tahun 2009, guna menyesuaikan dengan perkembangan terkini.
Sarkowi berharap bahwa dengan diperbarui atau dibuatnya Perda baru, sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dibangun secara komprehensif, terpadu, dan terintegrasi baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini diharapkan dapat memperkuat peran BPBD sebagai komando penanggulangan bencana di semua tingkatan.
“Kami mendorong agar perhatian pada BPBD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat ditingkatkan, termasuk melalui komitmen kuat dari kepala daerah untuk meningkatkan anggaran, sarana prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas personel, serta dukungan untuk membentuk forum multistakeholder dalam upaya peduli terhadap bencana di wilayah masing-masing,” tegasnya. (adv)
