infobadar.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menilai penataan penempatan guru honorer yang lulus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang tidak konsisten menjadi salah satu persoalan baru di dunia pendidikan di Kaltim. Menurutnya, banyak sekolah, terutama yang berada di daerah terpencil, masih mengalami kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu, seperti tata boga dan teknologi informasi (TI) di SMK, meskipun ada pengangkatan guru melalui skema PPPK.
“Beberapa sekolah, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan, masih menghadapi kekurangan guru meskipun sudah ada pengangkatan guru PPPK. Hal ini terjadi karena pengaturan penempatan guru yang berubah-ubah,” kata Salehuddin, saat dihubungi, Rabu (13/11/2024).
Dia menambahkan, DPRD Kaltim telah mengusulkan penambahan guru untuk mata pelajaran tertentu sejak tahun 2021. Namun, setiap tahun banyak guru yang pensiun, sementara pengangkatan guru baru sangat terbatas. Kekurangan ini semakin dirasakan di SMAN/SMKN di daerah perbatasan yang sering mengeluhkan kurangnya tenaga pengajar.
Salehuddin juga menyoroti kebijakan zonasi yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyebabkan distribusi guru tidak merata. Meskipun banyak guru yang diangkat melalui skema PPPK, masalah kekurangan tenaga pendidik tetap belum teratasi.
Sebagai solusi, Salehuddin menyarankan agar penataan formasi guru dilakukan secara lebih terencana dan efisien. “Pengaturan formasi guru yang lebih baik sangat penting agar setiap sekolah, baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan, dapat memiliki tenaga pengajar yang cukup sesuai dengan kebutuhan mereka,” tambahnya. (adv)
– Krisman Imanuel
