Aktivitas Penambangan Batu Bara Ilegal Terus Meningkat di Kalimantan Timur

infobadar.com – Aktivitas penambangan ilegal batu bara masih menjadi permasalahan serius di Kalimantan Timur meskipun telah sering kali ditindak oleh aparat penegak hukum. Praktek ilegal ini terus berkembang di berbagai wilayah di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Nyuatan Desa Intu Lingau, yang kini menjadi sorotan publik karena dituduh merusak hutan lindung dan situs adat lokal.

Abdul Rais, seorang pengamat hukum Kalimantan Timur, mengeluarkan kritikan keras terhadap penambangan batu bara ilegal di wilayah ini. Dia menyerukan kepada semua pemangku kekuasaan untuk mengambil langkah hukum yang tegas terhadap kegiatan ilegal ini. Menurutnya, penambangan ilegal batu bara sudah sangat keterlaluan dan sangat meresahkan masyarakat adat Dayak. Kegiatan ini juga mengancam budaya dan situs-situs adat mereka, yang merupakan bagian penting dari warisan sejarah dan kebudayaan bangsa.

Abdul Rais menyayangkan bahwa meskipun sudah ada tindakan penegakan hukum sebelumnya, praktek ilegal ini terus berlangsung tanpa henti, seperti permainan kucing-kucingan. Dia menekankan perlunya tindakan yang lebih keras dan tidak bisa ditolerir lagi terhadap para pelaku penambangan ilegal ini.

Dia juga menyoroti ancaman terhadap kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh kegiatan penambangan ilegal ini. Menurutnya, perlunya tindakan pencegahan segera terhadap situs-situs sejarah yang terancam rusak atau bahkan punah karena aktivitas tambang ilegal ini.

Abdul Rais menegaskan bahwa penindakan harus mencakup seluruh rantai kegiatan tambang ilegal, mulai dari kontraktor penambang, pemilik dan pengguna IUP yang digunakan secara ilegal, hingga para pemodal, penjual, dan pembeli batu bara ilegal. Dia menunggu agar pemangku kekuasaan dapat bertindak tegas dan menyeluruh untuk menangani masalah ini sampai ke akar-akarnya.

Related Post "Aktivitas Penambangan Batu Bara Ilegal Terus Meningkat di Kalimantan Timur"
Prabowo Tekankan Pemakaian Bahan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
Kementerian PUPR Dipisah Jadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, Direktorat Baru Diharapkan Tingkatkan Infrastruktur
Kementerian PUPR Targetkan Pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara Rampung Desember 2024