infobadar.com – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) mendukung wacana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Langkah ini dianggap penting untuk mengatasi backlog perumahan yang masih menjadi tantangan besar bagi perumahan rakyat di masa depan.
Sekretaris Jenderal GAPENSI, La Ode Safiul Akbar, menjelaskan bahwa pemisahan Kementerian Perumahan bukanlah hal baru. Sejak tahun 1978, bidang perumahan telah ditangani oleh kementerian tersendiri, hingga pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilebur menjadi satu dalam Kementerian PUPR.
“Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas manusia Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan, pemisahan ini sudah semestinya dilakukan. Rumah merupakan sarana utama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia,” ujar La Ode dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa (8/10/2024).
Meski mendukung pemisahan, La Ode tetap mengapresiasi kinerja Kementerian PUPR di bawah Menteri Basuki Hadimuljono. Menurutnya, Kementerian PUPR telah menunjukkan kinerja yang patut dijadikan contoh, terutama dalam percepatan realisasi anggaran dan pembangunan infrastruktur strategis.
“Kementerian PUPR berhasil menyerap anggaran dengan cepat dalam dua bidang besar, yaitu infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan tol, energi, dan bendungan, serta infrastruktur yang memenuhi layanan dasar masyarakat, seperti air minum, sanitasi, dan perumahan,” lanjutnya.
Ia juga mencatat bahwa upaya keras Kementerian PUPR berkontribusi pada peningkatan Global Competitiveness Index Indonesia, yang naik dari peringkat 54 ke 51 dunia.
La Ode berharap, di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, salah satu program yang paling dinantikan adalah pembangunan tiga juta rumah di pedesaan, perkotaan, dan daerah pesisir. Program ini merupakan bagian dari “Strategi Transformasi Bangsa” yang diusung bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, prioritas utama Kementerian PU ke depan adalah menyelesaikan pembangunan infrastruktur mendasar yang meningkatkan daya saing manusia Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah infrastruktur pangan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, untuk Kementerian Perumahan Rakyat, tantangan utamanya adalah mengejar backlog sebanyak 12,7 juta rumah. Pemisahan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi target pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat.
“Kementerian Perumahan Rakyat harus fokus mengelola anggaran sebesar Rp 53 triliun yang telah disetujui dalam RAPBN 2025. Kolaborasi dengan BUMN, pemberdayaan UMKM, dan BUMDes sebagai mitra kerja menjadi kunci suksesnya,” jelas La Ode.
Ia juga menekankan pentingnya merancang sistem subsidi dan intervensi negara, serta menjalin kerja sama dengan ekosistem pembiayaan agar 3 juta rumah yang dibangun setiap tahun dapat terjangkau oleh rakyat.
“Jika dilakukan dengan baik, pemisahan ini akan memperkuat upaya transformasi bangsa dan memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap perumahan layak,” tutupnya.
