infobadar.com – Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada November 2024, tidak akan ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk para pekerja. Keputusan ini diambil karena jumlah pekerja IKN yang memiliki KTP Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hanya sebanyak 181 orang.
Ali Yamin Ishak, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU, menjelaskan bahwa KPU PPU telah menyelesaikan pemutakhiran data pemilih, termasuk untuk Kecamatan Sepaku dan IKN yang secara administratif termasuk dalam Kabupaten PPU. “Kami telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 137.341 orang untuk Pilkada Gubernur dan Bupati mendatang,” ujar Ali dalam keterangannya kepada RRI IKN pada Senin (26/8/2024).
Ali menambahkan bahwa sebagian besar pekerja di IKN memiliki KTP dari luar Kalimantan Timur, sehingga hanya 181 pekerja yang memiliki KTP PPU. Oleh karena itu, tidak akan ada TPS khusus di IKN. “Pekerja IKN yang merupakan warga PPU dapat menggunakan hak suaranya di daerah asal mereka,” jelasnya.
Untuk pekerja IKN yang ingin berpartisipasi dalam Pilkada namun tidak memiliki KTP Kabupaten PPU, mereka harus mengurus surat pindah memilih. Surat pindah memilih dapat diurus mulai dari H-30 hingga H-7 sebelum pemilihan dan akan dimasukkan ke daftar pemilih tambahan. “Formulir untuk pindah memilih dapat diunduh di website atau media sosial KPU PPU, diisi, dan dilaporkan ke Badan Ad Hoc di tingkat PPS, PPK, atau langsung ke KPU,” kata Ali.
Pekerja yang tidak pulang kampung dan tidak memiliki KTP Kabupaten PPU tetap dapat berpartisipasi dalam Pilkada dengan mengikuti prosedur administrasi pindah memilih.
